KEPALA PKBM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN NON FORMAL

PKBM atau Pusat Kegiatan Masyarakat merupakan institusi non formal yang dibentuk sebagai wadah Pendidikan dan ketrampilan dengan pengawasan penuh oleh Dinas terkait, sebagai media belajar masyarakat yang terjangkau, menampung anak tidak sekolah sebab beragam latar belakang maupun memberi layanan terhadap warga masyarakat yang terpanggil mengikuti program kesetaraan maupun program ketrampilan tanpa harus terkendala usia sebagai manifestasi keinginan belajar seumur hidup. Sebagai wadah kegiatan Pendidikan dan pengalaman PKBM terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda melalui prakarsa dan sentuhan tokoh pemerintahan desa, pegiat Pendidikan, aktifis Pendidikan, praktisi Pendidikan maupun pribadi perseorangan yang tanggap dengan situasi keadaan di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Meskipun Lembaga Pendidikan formal telah tumbuh dan berdiri hampir di setiap kampung hingga perkotaan, namun dalam keadaan tertentu tidak menyurutkan niat masyarakat dalam mendirikan dan mengelola PKBM. PKBM berdiri bukan untuk membangkitkan persaiangan dengan sekolah-sekolah formal namun PKBM menyempurnakan program-program Pendidikan yang tidak disediakan pada sekolah-sekolah formal, meskipun terkadang PKBM menerima complain dan keberatan persaingan dengan sekolah di area wilayah yang sama. Basis data yang disajikan PKBM terbuka dan khalayak akan memahami bahwa warga belajar yang bernaung di dalamnya unik dan beragam misalnya, dari usia dan umur orang-orang yang belajar di PKBM memiliki aktifitas berbeda-beda seperti, telah berkeluarga, terdapat warga belajar usia sudah tua,  warga belajar ibu-ibu pengurus PKK, para santri dari pondok pesantren tertentu, ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus organisasi, tutor PAUD, Tutor TPQ/Madin, Orang-orang yang telah bekerja di institusi pemerintahan, Pendidikan dan swasta, wiraswasta, Anak Tidak Sekolah maupun putus sekolah/droup out/mutase karena berbagai hal,  dengan beragam motivasi unik pula baik untuk kelayakan pekerjaan, Pendidikan, pengalaman, ketrampilan, keilmuan maupun motivasi keinginan untuk dapat melanjutkan jenjang Pendidikan di perguruan tinggi.

PKBM tidak membuat skat perbedaan dalam melayani warga masyarakat yang benar-benar datang untuk bergabung di program kesetaraan dan program-program lain yang ditawarkan sebagai bentuk pemberdayaan kekuatan masyarakat. Tidak ada skala prioritas masyarakat yang terlayani dan terabaikan, didahulukan maupun diutamakan, semua mendapat perhatian penuh baik yang cerdas maupun kurang cerdas, yang tua maupun yang muda, yang mampu dan tidak mampu, yang berkebutuhan khusus maupun yang terbelakang, tidak membedakan suku, ras, keyakinan/agama, budaya semua berangkat dari satu kesatuan bahwa mereka adalah keluarga dalam naungan Nusantara. Dunia kecil yang menggambarkan PKBM adalah cetak kehidupan dari beragam karakter orang-orang nusantara, persaudaraan, tolong menolong, perdamaian, berkumpulnya warga belajar dengan selisih umur yang tidak sebaya namun sedikit ditemukan kasus pembulian, yang tua menghormati yang muda, yang muda belajar pengalaman dari yang lebih berusia, yang muslim dan non muslim saling menghargai dan ramah dalam mengikat persaudaraan.

Kepemimpinan

Kepala PKBM dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal adalah kepemimpinan yang sistematis serta presisi yang mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan program pemerintah dalam bidang Pendidikan,  memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia,  kedudukannya merupakan pimpinan tertinggi di sebuah lembaga pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan non formal, bertanggung jawab sebagai pemikir, perencana dan sekaligus sebagai pelaksana manajemen kelembagaannya, bertanggung jawab terhadap kelancaran program-program yang diwacanakan secara teknis akademis saja, melainkan semua kegiatan, situasi dan kondisi lingkungan PKBM dengan hubungannya pada lingkungan masyarakat sekitarnya merupakan bagian tanggung jawab kepala PKBM.

Kepemimpinan kepala PKBM merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong lembaga mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran PKBM melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala PKBM dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif atau prakarsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan Luar Sekolah.

Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta tidak merasa terpaksa (Purwanto, 2003:26). Sementara kepemimpinan menurut Robert J. House dan Mary L. Baetz seperti yang dikutip oleh Ngalim Purwanto bahwa kepemimpinan terjadi di dalam kelompok dua orang atau lebih, dan pada umumnya melibatkan pemberian pengaruh terhadap tingkah laku anggota kelompok dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan-tujuan kelompok (Purwanto, 2003:27).

Jacobs dan Jacques mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran (Gary Yukl, 1994:2) Sedangkan menurut Tannenbaum, Weschler & Massarik kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu sistem situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapain satu tujuan atau beberapa tujuan tertentu (Ibid).

Dari beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam manajemen sekolah, oleh karena itu prilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja guru dengan menunjukkan rasa persahabatan dan kedekatan diantara sesama. Instrumen tingkah laku seperti itu hendaknya diwujudkan dan disosialisasikan dalam tugas dan peran guru sebagai individu dan kelompok, sehingga prilaku kepemimpinan yang positif dapat mendorong kolompok yang terlibat dalam lingkup pendidikan (sekolah) dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan organisasi (Mulyasa, 2006:107).

Syarat-Syarat Kepemimpinan

Kartini Kartono mengungkapkan bahwa kepamimpinan itu harus selalu di kaitkan dengan tiga hal pokok yaitu: (1) Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, shingga orang mampu “membawa” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan dan bersedia melakukakan perbuatan-perbuatan tertentu, (3) Kemampuan ialah segala daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa (Kartono, 1998:28).

Ada beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam memimpin ia mempunyai kekuasaan dan wibawa sebagai seorang pemimpin. Menurut Stogdill dalam bukunya Personal Factor Associated with Leadership yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu:

(1) Kapasitas meliputi: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai. (2) Ilmu pengetahuan yang luas (3) Tanggungjawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. (3) Partisipasif aktif, memiliki sosialbilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. (4) Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar (Kartono, 1998:31).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin seseorang terlebih dahulu harus mempunyai kecerdasan, tanggungjawab, serta mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Jhon D. Millet  dalam bukunya Management In The Public Services, yang dikutip oleh Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, yaitu: (a) Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, (b) Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang, (c) Kemampuan untuk memerintahkan kesetiaan, (d) Kemampuan untuk membuat keputusan (Kencana, 1992).

Kesimpulan dari pendapat di atas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, bisa mendelegasikan wewenang, bisa membuat pengikutnya setia serta dapat membuat kepetusan yang tegas, cepat dan bijaksana.

Sifat-Sifat Pemimpin

Penilaian sukses atau gagalnya pemimpin antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas perilakunya. Diantara para penganut teori sifat/kesifatan dari kepemimpinan (the traitist theory of leadership) adalah Ordway Tead. Menurut Ordway, ada sepuluh sifat-sifat kepemimpinan, yaitu: (1) Energi jasmaniah dan mental (Psysical and nervous energy), (2) Kesadaran akan tujuan dan arah (A sense of purpose and direction), (3) Antusiame (enthusiasm), (4) Keramahan(Friendliness), (5) kecintaan (affection), (6) Integritas (integrity), (7) Penguasaan teknis (technical mastery), (8) Ketegasan dalam mengambil keputusan (decisiveness), (9) Kecerdasan (intelligence), dan (10) Kepercayaan (faith) (Kartono, 1998:37-43).

Tipe-Tipe Kepemimpinan

Menurut G. R. Terry, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6 bagian, yaitu:

1. Tipe kepemimpinan pribadi (personal leadership). Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.
2. Tipe kepemimpinan non pribadi (non personal leadership). Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.
3. Tipe kepemimpinan otoriter (autoritotian leadership). Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.
4. Tipe kepemimpinan demokratis (democratis leadership). Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usahan pencapaian tujuan.
5. Tipe kepemimpinan paternalistis (paternalistis leadership). Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.
6. Tipe kepemimpinan menurut bakat (indogenious leadership). Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelempok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung.
7. Tipe kepemimpinan Ki Hajar Dewantara , Ki Hajar Dewantara mempunyai Semboyan yaitu tut wuri handayani (dari belakang seorang pemimpin harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara warga sekolah, kepala/pemimpin harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang kepala/pemimpin dan pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik).

Fungsi Kepala PKBM

1. Perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan (policy)
2. Pengatur tata kerja (mengorganisasi) PKBM, yang mencakup hal-hal berikut: (a) mengatur pembagiantugas dan wewenang, (b) mengatur petugas pelaksana, (c) menyelenggarakan kegiatan (mengkoordinasi),
3. Pensupervisi kegiatan PKBM, meliputi: (a) Mengatur kelancaran kegiatan, (b) mengarahkan pelaksanaan kegiatan, (c). mengevaluasi pelaksaanaan kegiatan, (d) membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana

Kualitas Kepala PKBM Yang Diharapkan

1. Mempunyai visi atau daya pandang yang mendalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun bagi tenaga kependidikan dan peserta didik.
2. Mempunyai komitmen yang jelas pada program peningkatan kualiatas.
3. Mengkomunikasi pesan yang berkaitan dengan kualitas.
4. Menjaminkan kebutuhan peserta didik sebagai perhatian kegiatan dan kebijakan PKBM.
5. Menyakinakn terhadap para pelanggan (peserta didik, oranng tua, mayarakat,) bahwa terdapat “channel” cocok untuk meyampaiakan harapan dan keinginan
6. Pemimpin mendukung pengembangan tenaga kependidikan dan tutor.
7. Tidak menyalahkan pihak lain jika ada masalah yang muncul tanpa dilandasi bukti yang kuat.
8. Pemimpin melakukan inovasi.
9. Menjamin stuktur organisasi yang menggambarkan tanggungjawab yang jelas.
10. Mengembangkan komitmen untuk mencoba menghilangkan setiap penghalang, baik  bersifar oragnisasional maupun budaya.
11. Membangun tim kerja yang efektif. Mengembangkan mekanisme yanng cocok untuk melakukan monitoring dan evaluasi

Kepala PKBM Dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah

Prinsip Amanah

1. Amanah dalam menghargai jabatannya, namun tidak otoriter
2. Amanah dalam menghadiri berbagai undangan rapat yang di inisiasi oleh dinas terkait
3. Amanah dalam menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dinas sebagai informasi yang harus dilaksanakan.
4. Amanah dalam menggunakan dana yang dialokasikan untuk operasional PKBM maupun bantuan warga belajar
5. Amanah dalam melaksanakan program kerja dalam meningkatkan kemajuan mutu PKBM
6. Amanah dalam memperjuangkan Pendidikan warga belajar
7. Amanah dalam menyusun berbagai laporan pertanggungjawaban baik yang berhubungan dengan laporan kepada negara maupun kepada masyarakat.

 Prinsip Adil

1. Adil membuat kebijakan-kebijakan baik yang menyangkut administrasi maupun profesional (pekerjaan) dengan bijaksana dan seadil-adilnya, profesional dan bijaksana
2. Adil dalam mengambil keputusan dan adil dalam memilih prioritas
3. Adil dalam menghargai pekerjaan yang telah dilakukan para tutor
4. Adil dalam menghargai warga masyarakat yang hadir terlibat mengambil program yang ditawarkan PKBM, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, keyakinan, budaya, gender, status social
5. Adil dalam memilih, memberhentikan dan menunjuk para pembantu di bawahnya sesuai dengan surat resmi/surat keputusan yang dikeluarkan
6. Adil dalam menyelesaikan permasalahan baik terhadap institusinya, terhadap tutor maupun terhadap permasalahan warga belajar

 Prinsip Musyawarah

1. Musyawarah dapat menjabarkan beda persepsi, beda penafsiran dan semua informasi yang disampaikan dapat diterima oleh semua kalangan
2. Musyawarah mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menerima kritik dan saran
3. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan bahwa musyawarah menjadi solusi dan pilihan yang ramah
4. Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinas terkait informasi Pendidikan dapat dipahami oleh semua pihak, maka musyawarah adalah ruang informasi yang bijak
5. Musyawarah meniti keberhasilan dari semua program yang telah menjadi wacana karena kekuatan kepercayaan yang di emban pemimpin tertinggi tercipta dari penguatan semua pemangku kepentingan di lingkungan PKBM

 Prinsip Komitmen Untuk Membawa Institusinya Menjadi Lebih Baik

1. Mengatasi manajemen konflik yang pasti terjadi baik yang timbul internal maupun eksternal, antar pribadi, perseorangan maupun masyarakat.
2. Melaksanakan visi dan misi sebagai basis dan batas-batas perjuangan di lingkup PKBM, agar institusi yang kita Kelola tidak keluar dari norma yang berseberangan pada kompleksitas yang bukan tanggungjawabnya
3. Pengelola PKBM merupakan motornya sebuah PKBM. Sehingga, jika ingin meningkatkan mutu PKBM, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi para pengelolanya. Salah satu cara peningkatan mutu tersebut adalah dengan menerapkan strategi pengembangan pengelolaan PKBM.
4. Pengaruh perubahan masyarakat yang sangat cepat menuntut konsep pengelolaan PKBM untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun strategi yang selaras dengan perubahan masyarakat. Strategi yang dijalankan oleh seluruh komponen PKBM (komunitas binaan/sasaran, peserta didik, pendidik/tutor/instruktur/ narasumber, penyelenggara dan pengelola dan mitra PKBM) harus selaras dan sejalan
5. Komitmen mengatasi beragam permasalahan. PKBM memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul pun merupakan permasalahan mendasar dari masyarakat sendiri. Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, kurangnya motivasi belajar warga belajar, kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk menuntaskan jenjang pendidikan, sulitnya mencari waktu yang pas antara tutor dan warga belajar, terbatasnya ketersediaan tutor yang kompeten, sulitnya mengurus ijin operasional, jauhnya jarak para warga belajar ke tempat belajar, kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan, sulitnya mencari mitra kerja untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas PKBM, merupakan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada PKBM

Sebagai stagman akhir, bahwa kita masih terus berjuang untuk Pendidikan. Kontribusi pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat, secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. Sudjana secara tegas menjelaskan tugas pendidikan nonformal: (a) membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi pemungkinan perubahan di masa depan, dan (b) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumber alam guna meningkatkan taraf hidupnya (Sudjana, 2009).

Sejalan dengan pemikiran diatas, Kindervatter (Kindervatter, 1979) menunjukkan secara jelas peran pendidikan nonformal dalam rangka proses pemberdayaan (empowering process), pendidikan nonformal tidak saja berperan dalam mengubah individu, tetapi juga mengubah kelompok, organisasi dan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai prosespemberdayaan mengandung arti luas, yakni mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan lainnya ke arah kemandirian hidup. Peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan di dalamnya meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya. (NM)

Literasi

Daryanto, M. 1998. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

DeRoche, E.F. 1987. An Administrator’s Guide for Evaluating Programs and Personnels An Effective School Approach. London: Allyn and Bacon.

George R. Terry, 1999. Principles of Management terj. G.A. Ticoalu, Dasar-Dasar Manejmen. Cet. 6; Jakarta

Gary Yukl, 1994. Kepemimpinan Dalam Organisasi, terj. Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo

Kencana, Inu. 1992.  Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Eresco

Kartono, Kartini, 1998, Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Mulyasa, E. 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E. 2006. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Rohiat. 2008. Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung:

Sergiovanni, T.J., Burlingame, M., Coombs, F.S. and Thurston, P.W. 1987b.  Educational Governance and Administration. 2 nd . Ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.

Sudarwan. 2003. Menjadi Komunitas Pembelajar. Jakarta: Bumi Aksara.

Suderadjat,  Hari. 2004. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bandung: Cipta Cekas Grafika

Sujak, Abi, 1990. Kepemimpinan Manejer Eksistensinya dalam Perilaku Organisasi Jakarta: CV Rajawali.

Purwanto, Ngalim. 2003. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Wohjosumidjo. 2002. Kepimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada: cetakanke3