SEJARAH BERDIRINYA PKBM NGUDI MAKMUR

PKBM Ngudi Makmur sebagai media lembaga pendidikan non formal bermula dari sebuah wacana bahwa kewajiban manusia melengkapi kebutuhan akan ilmu tidak dapat diukur dengan keadaan usia atau umurnya, sebab dalam pandangan agama menuntut ilmu adalah  sepanjang  hayat dan kematian menjadi pembatas dimana manusia tidak lagi memiliki kewajiban untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban terhadap ilahiyah-Nya.

             Sebagai sebuah ikhtiar bahwa tidak banyak yang memiliki kesempatan dan kemampuan begitu pula beberapa orang tidak memiliki cukup pengetahuan serta mendekatkan kesempatan masyarakat memiliki akses di dunia pendidikan, maka kemudian atas inisiatif tokoh masyarakat serta tokoh pendidikan di sekitar wilayah Jipang, Babakan, Singasari. Diantara tokoh-tokoh yang disebut sebagai inisiator terbentuknya PKBM Ngudi Makmur antara lain, H. Abdul Kodir, MPdI dari Jipang, Miftahussurur, S.PdI dari Singasari, Setyo Widodo, S.Pd dari Ajibarang, Sukur Waluyo, SE dari Babakan, Soderi, S.Ag dari Babakan, M. Didin Syareifudin, S.PdI dari Depok Jipang, Kusen, S.PdI dari Babakan, Masruri, SE dari Kaliputih, Makhbub Arrizal, S.Pd dari Babakan.

            Tanggal, 25 Maret 2010 PKBM Ngudi Makmur resmi berdiri, dan pusat kegiatan berada di wilayah Jipang, dengan sekertariat berada di ruko milik masyarakat sekitar dengan jasa sewa. Diantara kepengurusan yang terbentuk saat itu adalah Bapak H. Abdul Kodir, MPdI sebagai ketua PKBM, Bapak Setyo Widodo, S.Pd sebagai Sekertaris. Sedangkan bendahara Bapak Miftahussurur, S.PdI, Bapak Sukur Waluyo, SE pada posisi Seksi Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C. Sedangkan yang lain adalah sebagai Humas dan anggota.

              Perintisan PKBM ini juga karena latar belakang semakin sulitnya beberapa warga masyarakat di sekitar wilayah Jipang, Singasari, Babakan, Sunyalangu dalam mengakses pendidikan yang tidak memberatkan bagi putra-putrinya sebab terkendala biaya. Hal ini pula yang dapat diamati saat itu, dimana banyak anak usia sekolah tingkat SLTP dan SLTA yang droup out serta terhenti melanjutkan pendidikan sebab factor ketidakmampuan orang tua dalam membekali biaya operasional harian maupun biaya operasional pendidikannya di sekolah yang bersangkutan, seperti semakin meningkatnya hutang terhadap sekolah  yang tidak terbayarkan maupun factor peserta didik yang tidak memiliki motivasi melanjutkan belajar karena mereka sudah merasa nyaman untuk melanjutkan bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ketika orang tua tidak lagi mampu memberi biaya lebih untuk kebutuhan anak-anaknya.

              Dalam proses pendidikan di PKBM semua dapat dibicarakan dengan warga belajar, sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh warga belajar setidaknya bukan menjadi halangan yang membatasi kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masyarakat dengan terus menuntut ilmu tanpa harus putus pendidikan. Pronsip belajar di pendidikan nonformal seperti di PKBM adalah lunak, tanpa aturan yang kaku sehingga mampu membekali warga belajar untuk terikat dengan peraturan dan kesepakatan yang dibuat oleh warga belajar itu sendiri.

             Ketika PKBM telah terbentuk, pengelola masih harus berjuang satu tahun untuk melakukan sosialisasi serta pengenalan kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Karanglewas, serta menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh desa maupun tokoh di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga sebagai basis data warga yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menjaring warga belajar yang putus pendidikan sekolah maupun warga belajar yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan di Program Paket A, Paket B maupun Paket C.

          Sebagai awal PKBM baru dirintis pengelola belum menampilkan wacana program sebagai otoritas pengelola dalam melaksanakan rutinitas harian yang masih memiliki berbagai sisi kekurangan dan daya dukung yang jauh dari sempurna. Oleh karena beberapa hal tersebut maka langkah-langkah pengelola PKBM saat itu dalam memberi pelayanan dan kepercayaan terhadap masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Dalam tiga tahun setelah terbentuknya PKBM berbagai warna dan tanggapan masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Karanglewas mulai Nampak, bahwa perjuangan untuk meyakinkan warga belajar mendapatkan pendidikan kesetaraan yang layak dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa Ijazah untuk Paket B maupun Paket C, yang dianggap tidak ada perbedaan dengan Ijazah-Ijazah yang dikeluarkan sekolah-sekolah formal.

          Antusias masyarakat dengan wujud  PKBM mampu meluluskan warga belajar Paket B maupun Paket C semakin meningkat, bahwa PKBM yang digagas sesungguhnya bukan lembaga tidak resmi dan lembaga pendidikan nonformal ini menjadi legal dan diminati oleh masyarakat hingga sekarang ini.

           Setelah melalui berbagai tahap perjuangan dan pencapaian yuridis yang maksimal seperti legalitas Badan Hukum, Pengakuan Dinas/NPSN serta pengakuan Negara dengan keluarnya NILEM atau Nomor Induk Lembaga keberadaan PKBM Ngudi Makmur semakin kokoh berdiri di tengah-tengah masyarakat, namun visi PKBM tetap mendorong masyarakat untuk menuju di lembaga-lembaga pendidikan formal meskipun pengelola masih harus merekrut warga belajar sebanyak mungkin.

              Berakar dari toleransi para pendiri telah membuat PKBM Ngudi Makmur bukan sebagai musuh atau pesaing sekolah-sekolah formal di lingkungan Kecamatan Karanglewas, namun sebaliknya PKBM banyak mendapat sambutan positif dengan terjalinnya kerjasama dengan sekolah-sekolah formal. Beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PKBM selalu melibatkan peserta didik sekolah-sekolah formal, dimana kegiatan pelatihan tersebut tidak pernah diselenggarakan kecuali oleh PKBM dan sangat memberi pengalaman lebih terhadap mereka.

            Untuk biaya operasional dengan melakukan usaha-usaha yang bersifat materi maupun layak jual dari beberapa hasil perkebunan yang juga dikelola dengan sewa tanah warga sekitar dalam waktu dan batas yang ditentukan. Pengelola belum menerima sumbangan maupun bantuan biaya operasional dari warga belajar saat itu, sebab keadaan kondisi warga belajar adalah katagori masyarakat belajar yang harus dibantu karena latar belakang materi keluarga yang tidak memungkinkan serta mereka bukan warga belajar yang telah bekerja maupun produktif.